Rabu, 16 April 2014
Follow Us:
/ Daerah / Kampar Gelar Pelatihan Pemutakhiran Data /
Kampar Gelar Pelatihan Pemutakhiran Data
Selasa, 20 November 2012 - 12:09:12 WIB

Bangkinang, beritaazam.com: Salah satu implikasi pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa untuk mendukung pelaksanaan perlu dilakukan reformasi birokrasi, melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien .

Demikian disampaikan Bupati Kampar H Jefry Noer melalui Asisten Pemerintahan Setda Kampar H. Nukman Hakim, SH dalam pengarahannya pada acara pembukaan gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemeintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Riau dan Sosoialisasi Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Kabupaten Kampar, serta diikuti sosialisasi (PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Senin (19/11).

Ditambahkan Nukman, titik berat dari pemerintahan yang baik adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil dapat tercapai dan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan intensitas, kualitas dan efektifitas pengawasan internal yang disebut dengan system pengendalian internal atau waskat (pengawasan melekat) maupun dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI.

Diharapkan dengan upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan melalui upaya penindakan dan pencegahan dapat tercapainya tujuan pembanguan nasional yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

''Upaya ini (penindakan dan pencegahan) harus dilaksanakan secara serentak dan sinergis agar menimbulkan efek jera dan menghasilkan dampak jangka panjang berupa pengamanan asset negara,'' kata Nukman.

Menurut Nukman, upaya penindakan kasus korupsi selama ini telah berjalan secara intensif. Namun upaya pencegahan masih kurang memadai sehingga pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Salah satunya melalui pelaksanaan Inpres Nomor 05 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Kegiatan ini dilaksnakan selama dua hari sejakl 19 dan 23 Nopember, dan diikuti seluruh Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Camat se Kabupaten Kampar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari Dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.*

Laporan: arif
Editing:syf



Berita Lainnya :
  • Caleg Hanuara Resah, Formulir C1 Diambil Darnil
  • PDIP Salah Langkah Ajak Jokowi Ketemu Dubes AS
  • PDIP Optimistis Usung Capres-cawapres Sendiri
  • NasDem: Partai Lain Pasti Kecele dengan Tawaran Koalisi Jokowi
  • Cari Karyawan Itu Sulit
  • Ini 10 Olahraga Pembakar Minimal 300 Kalori
  • Lionel Messi, Raja El Clasico
  • IHSG Berpotensi Melemah
  • Perbaikan Ringan di Mobil akan Bernilai Besar
  •  
    Komentar Anda :
       
    Redaksi | Pedoman Berita | Disclaimer | Kotak Pos | Index | EPaper | Email
    Copyright © 2012-2014 beritaazam.com - Portal Anak Zaman - Referensi Politik Anak Negeri
    Online Pertama : 15 Mai 2012