BeritaAzam.com, Jakarta – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi pers siber terbesar di Indonesia dengan sekitar 2000 perusahaan pers anggota, menyatakan kesepakatannya dengan masukan yang disampaikan oleh Google Asia Pasifik terkait peraturan media. Masukan dari Google dianggap sejalan dengan upaya untuk memajukan dan mengembangkan industri pers di Indonesia melalui layanan informasi dan pendidikan media digital yang telah dihadirkan oleh Google.
“Menerima masukan dari Google Asia Pasifik adalah langkah yang tepat, karena ini sejalan dengan tujuan kami untuk memajukan dan mengembangkan pers di masa depan. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari Google, yang telah berperan besar dalam menyediakan informasi dan pendidikan media digital di Indonesia,” ujar Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, saat memimpin rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom pada Jumat (28/7/2023).
Rapat pleno SMSI yang membahas agenda strategis organisasi ini dihadiri oleh para pimpinan SMSI Pusat dan jajaran pimpinan SMSI Provinsi dari seluruh Indonesia.
SMSI telah dengan tegas menolak draf peraturan presiden tentang hak-hak penerbit, yang dikhawatirkan akan melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat. Penolakan ini kembali ditegaskan dalam rapat pleno tersebut.
Draf hak penerbit (publisher right) yang menjadi perdebatan di kalangan pers, menurut Firdaus dan Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pasifik, dapat mengancam kelangsungan perusahaan pers kecil dan start-up.
“Dalam draf itu hanya menguntungkan beberapa media tertentu yang terverifikasi oleh Dewan Pers, yang dapat menikmati iklan meskipun mereka telah berbadan hukum pers,” tambah Firdaus.
Firdaus menilai bahwa draf peraturan perusahaan tersebut bukan semata-mata tentang memajukan kemerdekaan pers, tetapi lebih terkait dengan persaingan usaha dan isu profesionalisme media. Pemahaman ini telah dipahami oleh para pengurus SMSI yang hadir dalam rapat pleno.
Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir dan wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta Dr. Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung, Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat), Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan Iwandije (Gorontalo).
Masukan Google untuk Pemerintah Indonesia
Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pasifik yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik, memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia melalui tulisannya yang berjudul: “Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.”
Tulisan tersebut yang dimuat dalam Blog Resmi Google, Selasa 25 Juli 2023, mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan pers siber. Tulisan ini menjadi perbincangan dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Presiden Joko Widodo dalam pengambilan keputusan terkait peraturan tersebut.
Dalam tulisannya, Browning menyatakan keprihatinannya terhadap rancangan Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang saat ini diajukan. Dia menyatakan kekhawatirannya bahwa peraturan tersebut, jika disahkan tanpa perubahan, dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik dan mempengaruhi kemampuan Google untuk menyajikan beragam informasi yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk mereka di Indonesia.
Browning menjelaskan bahwa Google telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia melalui berbagai program dan kemitraan dengan penerbit berita. Dia juga menyampaikan bahwa Google dan YouTube telah memberikan pendanaan dan pelatihan keterampilan digital kepada penerbit berita untuk membantu mereka dalam mendapatkan penghasilan melalui iklan dan konten mereka.
Google berharap untuk tetap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait guna mencapai solusi yang baik dalam membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, akan ada lebih banyak hal yang dapat mereka lakukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan beragam di negara ini.*
