Beritaazam.com, Pekanbaru – Gubernur Riau Syamsuar mengadakan rapat bersama Forkopimda Riau, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, serta organisasi terkait lainnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat, 30 September 2022 ,guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, soal upaya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem dan realisasi aksi afirmasi bangga buatan Indonesia..
Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa arahan Presiden ini agar segera dilaksanakan di wilayahnya. Menurut dia, kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam upaya pengendalian inflasi daerah terkait bahan pangan dan transportasi barang di Provinsi Riau dan menangani permasalahan lainnya.
“Sesuai arahan Presiden yang pertama kita lakukan adalah tentang menghadapi kenaikan harga barang,” ujarnya.
Gubernur Syamsuar menjelaskan, bahwa saat ini harga barang kebutuhan pokok sudah mulai naik, terutama beras. Bahkan, informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, saat ini yang tinggi pengaruhnya terhadap inflasi di Riau adalah beras. “Beras ini perlu kita kendalikan harganya,” ungkapnya.
Gubernur Syamsuar menyebutkan, untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras di Riau, ia meminta kepala dinas terkait termasuk Bulog agar bisa mengawasi adanya kelangkaan dan mengupayakan harganya tidak terlalu tinggi.
Menurut Syamsuar, supaya tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok ini, Pemprov Riau akan melakukan intervensi dengan dukungan dana transportasi dari pemerintah daerah sesuai dengan arahan Presiden.
“Ya kalau misalnya dari Sumbar di bawa ke sini (Riau) ongkos angkutnya berapa ditanggung pemerintah daerah, tapi kita harapkan beras dari Sumbar sampai di sini juga sama harganya,” ujarnya.
Mantan Bupati Siak dua periode ini mengatakan bahwa dia juga mendapatkan masukan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda), soal adanya kebijakan dukungan dana transportasi ini agar dapat diberitahukan kepada para pedagang.
Sehingga pedagang bisa menjual beras dengan harga yang sama agar tidak terjadi lonjakan harga di masyarakat. “Saya sampaikan kepada kepala dinas provinsi agar mereka bekerjasama dengan kepala dinas di kota, agar ini betul-betul dalam kendali,” lanjutnya.*
